Perizinan industri dikalimantan

Menteri Lingkungan Hidup  menyatakan penerbitan izin industri di Kalimantan seluas 72 persen dari total wilayah daratan pulau ini sendiri. Izin penerbitan industry ini di sector pertambangan batu bara, perkebunan hingga hutan tanaman industry.

Luasnya mencapai 72 persen dari total luas daratan Pulau Kalimantan. Sektor industry pertambangan batu bara menempati urutan teratan pemberian izin mencapai luasan 16,2 juta hektare disusul HPH 10,7 juta hektare, perkebunan kelapa sawit 10 juta hektare dan terakhir HTI 4,5 juta hektare. Total keseluruhannya terdapat 41,6 juta penerbitan izin industry di Pulau Kalimantan.

menteri tersebut berpendapat pemerintah daerah harus mampu menekan ekploitasi sumber daya alamnya secara berlebihan. Pengelolaan sumber daya alam, menurutnya secara otomatis memberikan tekanan dampak lingkunga setempat.

Pemerintah daerah kalimantan harusnya lebih disiplin untuk memberikan izin industri kepada masing-masing pihak perusahaan. Apabila sumberdaya alam yang dipakai oleh perusahaan tersebut secara berlebihan dan pembuangan limbah semakin menumpuk mengakibatkan penduduk setempat akan mengalami imbasnya. Hal ini menyebabkan Indeks kualitas lingkungan hidup di Kalimantan mencapai 68 dan berada di peringkat 5 dari 6 pulau terdata di Indonesia.

Sehubungan itu, menteri tersebut mengapresiasi langkah moratorium izin pertambangan dan perkebunan dilakukan Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya pemerintah daerah harus bijaksana dalam pengelolaan alamnya agar tidak memberikan dampak negative pada masyarakatnya. Dua provinsi di Kalimantan yang melakukan langkah moratorium izin industrinya.

Apalagi realisasi perizinan di Kalimantan dibawah 10 persen dari total keseluruhan penerbitan izinya. Pemerintah daerah punya kesempatan melakukan evaluasi ulang sejumlah perizinan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Asisten 3 Pemprov Kalimantan Timur,  menyatakan pihaknya sudah melakukan moratorium perizinan sector industry pertambangan dan perkebunan. Kebijakan Pemprov Kaltim ini sudah disosialisasikan pada seluruh kota/kabupaten setempat.

 

Opini

bahwa sehubungan perizinan perusahaan untuk membuka sektor peindustrian harus disepakati oleh kedua belah pihak. apabila pemerintah daerah hanya menyetujui sepihak maka masyarakat yang menempati lingkungan tersebut merasa tidak nyaman dan akan terganggu. hal itu harus diperhatikan lebih seksama oleh pemerintah mengenai perizinan untuk daerah tersebut agar tidak mudah dalam memberikan perizinan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakatnya yang bertempat tinggal didaerah tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s